INFORMASI & KEGIATAN

Kabar & Berita

Ikuti kabar pembangunan, riset, inovasi, dan kegiatan terbaru Bapperida Kota Jayapura.

Berita terbaru

16 berita

SOROTAN TERBARUBIDANG PENGENDALIAN PROGRAM DAN OTSUS

Pemerintah Kota Jayapura Menggelar Monitoring Meja Triwulan III Tahun 2026

28 Oktober 2026

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) menyelenggarakan kegiatan Monitoring Meja Triwulan III Tahun Anggaran 2026, bertempat di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (28/10/2026) pagi.Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H, M.H bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Monitoring Meja Triwulan III dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan OPD, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan, sekaligus memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam arahannya, Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rollo, S.H, M.H menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang dianggarkan oleh masing-masing OPD harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Jayapura. Secara khusus, Wali Kota memberikan perhatian terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat adat Port Numbay di Kota Jayapura. “Saya ingatkan lagi, khusus pengelola Dana Otsus harus betul-betul menyentuh masyarakat kita, Orang Asli Papua, juga Port Numbay di Kota Jayapura,” ujarnya.Selain mengevaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026, Wali Kota juga menyampaikan dua program prioritas Pemerintah Kota Jayapura yang menjadi perhatian pada Tahun Anggaran 2027, yakni pembangunan Pasar Youtefa yang lebih baik serta pembangunan alun-alun kota yang direncanakan berlokasi di Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga meminta seluruh OPD, kelurahan, dan puskesmas untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga realisasi fisik maupun keuangan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa batas akhir pelaksanaan kegiatan ditetapkan pada 15 Desember 2026. Lebih lanjut, Abisai Rollo menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu dan selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura untuk periode kepemimpinan 2025–2030.Melalui kegiatan Monitoring Meja Triwulan III ini, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti proses evaluasi secara serius dan menyeluruh. Monitoring ini menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja setiap OPD sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan DaerahPada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, SE, MM, menjelaskan bahwa kegiatan Monitoring Meja Triwulan III merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Evaluasi tersebut mencakup OPD, distrik, kelurahan, puskesmas, hingga rumah sakit.Kepala Bapperida juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dalam memimpin kegiatan Monitoring Meja Triwulan III. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah menunjukkan perhatian dan komitmen pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program serta memastikan capaian pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan.“Kami bersyukur dalam kegiatan Monitoring Meja Triwulan III dipimpin oleh Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura,” ungkapnya.Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan masing-masing OPD dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan perangkat daerah .Dengan demikian, Pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh program pembangunan Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jayapura

Baca berita

Survei Penyelesaian Lokasi, Desain, dan Sumber Air Bersih Kawasan Kumuh Dok IX – Kelurahan Tanjung Ria

BIDANG SARANA DAN PRA SARANA

14 Okt 2026

Survei Penyelesaian Lokasi, Desain, dan Sumber Air Bersih Kawasan Kumuh Dok IX – Kelurahan Tanjung Ria

Jayapura – Tim Pokja PKP Kota Jayapura melakukan kegiatan Survei Tinjauan dan Koordinasi Lapangan pada Selasa (13/10/2026) terkait Penyelesaian Lokasi, Desain, dan Sumber Air Bersih pada Kawasan Kumuh Dok IX yang berada di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Permasalahan rencana sarana air bersih di kawasan Dok IX. Tim Pokja PKP yang hadir terdiri dari beberapa OPD teknis Pemerintah Kota Jayapura terkait seperti : BAPPERIDA Kota Jayapura, DLHK Kota Jayapura, Dinas PUPR&KP Kota Jayapura bidang Tata Ruang & Sumber Daya Air (SDA), Disperindakop Kota Jayapura, Konsultan/Kontraktor, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan pihak RT/RW Setempat. Permasalahan rencana sarana air bersih di kawasan Dok IX bukan hanya menyangkut izin pemanfaatan lahan yang bersinggungan dengan rencana Perindagkop. Hasil koordinasi dan dokumentasi lapangan menunjukkan perlunya penjelasan teknis atas kebutuhan luasan lahan, kesesuaian desain dengan alternatif tapak, pilihan sumber air, biaya operasi, dan mekanisme koordinasi pelaksanaan.Foto Tim Pokja PKP yang melakukan Survei Penyelesaian Lokasi, Desain, dan Sumber Air Bersih Kawasan Kumuh Dok IX – Kelurahan Tanjung RiaMasyarakat menyampaikan harapan untuk memanfaatkan penampungan mata air lereng beserta saluran/selang yang sudah digunakan; sementara rencana teknis yang dibahas mencakup sumur bor/dalam dan reservoir. Keterlibatan Disperindagkop, OPD teknis, warga, penyedia jasa, dan pengelola program sanagat diperlukan sebelum menyepakati ketersediaan serta pemanfaatan suatu bidang lahan untuk peruntukan keperluan dan fasilitas yang diperlukan dan yang saat ini sedang di bangun. Hasil pengujian yang diklaim telah dilakukan konsultan pada titik rencana belum diterima untuk diverifikasi. Keduanya belum dapat dinyatakan layak atau tidak layak sebagai sumber air minum sebelum kajian kualitas, kuantitas dan kontinuitas tersedia. (admin)

Baca berita

RAPAT VERVAL Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) DESIL 1-2, DALAM RANGKA KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA JAYAPURA

BIDANG SOSIAL BUDAYA

09 Okt 2026

RAPAT VERVAL Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) DESIL 1-2, DALAM RANGKA KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA JAYAPURA

JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat persiapan verifikasi dan validasi (verivali) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) By Name By Address (BNBA) Desil 1 dan Desil 2 tingkat kelurahan dan kampung se-Kota Jayapura, Jumat (9/10/2026). Rapat yang berlangsung di kawasan Jalan Walikota, Kota Jayapura, membahas mekanisme pemeriksaan data agar informasi mengenai warga rentan dapat diverifikasi secara faktual dan digunakan secara tepat sasaran. Dalam pengantar rapat, perwakilan BAPPERIDA menegaskan bahwa kegiatan ini bukan pendataan baru, melainkan pemeriksaan dan pemutakhiran terhadap data DTSEN BNBA yang telah tersedia dalam sistem. Intervensi pemerintah kota diarahkan pada perlindungan sosial jangka pendek serta pemetaan basis data Orang Asli Papua (OAP), sehingga perencanaan dan alokasi anggaran dapat lebih terarah.Pimpinan rapat Dr. Robby Kepas Awi, S.E., M.M. (Kepala BAPPERIDA Kota Jayapura) menyampaikan arahan kepada peserta kegiatan verifikasi dan validasi data DTSEN Desil 1 dan 2 yang di ikuti oleh Kepala distrik, Kepala kelurahan dan Kepala Kampung di pemerintahan Kota Jayapura. Pembahasan juga menyoroti dinamika elemen data kependudukan dan perubahan status keluarga yang dapat memengaruhi pengelompokan desil. Sejumlah peserta menyampaikan perhatian terkait perubahan pekerjaan pada dokumen kependudukan, indikator yang dibaca sistem, serta perubahan status anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi catatan pembahasan yang perlu ditelusuri melalui mekanisme verifikasi; paparan dalam rapat tidak dengan sendirinya merupakan hasil pemeriksaan independen atas setiap kasus. Perwakilan wilayah menyampaikan beberapa kebutuhan lapangan. Lurah Tanjung Ria menyebut perkiraan warga OAP sekitar 80 persen dari jumlah penduduk 18.000 jiwa di wilayahnya dan meminta kejelasan jadwal pelaksanaan. Peserta juga menekankan perlunya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berkoordinasi dengan kelurahan atau kampung sebelum memperbarui data maupun mengambil foto warga. Masukan lainnya mencakup usulan instrumen pencatatan penduduk sementara bagi warga pendatang yang menggunakan KTP luar Kota Jayapura, serta pemisahan data Kelurahan Waena dan Kampung Waena untuk menghindari tumpang tindih. Usulan tersebut dicatat sebagai masukan peserta untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Rapat menyepakati agar proses verifikasi dan validasi diselesaikan dalam waktu dua minggu, dengan hasil ditargetkan diterima paling lambat 23 Oktober 2026. Kelurahan dan kampung diminta membentuk tim kecil dengan melibatkan RT/RW untuk melakukan pemeriksaan faktual. Perhatian diarahkan pada kelompok rentan, yaitu rumah tangga yang dikepalai perempuan atau janda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, dengan pengelompokan OAP Port Numbay dan OAP umum sebagaimana dibahas dalam rapat. Untuk warga sangat miskin atau rentan yang belum tercantum dalam DTSEN, rapat mengarahkan agar dibuat usulan atau rekapitulasi terpisah. Data tersebut perlu didukung berita acara dan hasil rembuk RT/RW bersama kelurahan atau kampung, sehingga usulan memiliki dasar pencatatan yang jelas. Dari sisi operasional, rapat membahas skema dukungan transportasi berupa penyewaan kendaraan bagi dua orang pada setiap wilayah, yakni kepala kelurahan/kampung dan operator data, dengan mengacu pada ketentuan pemeriksaan BPK yang disampaikan dalam rapat. Data BNBA akan diserahkan dalam bentuk softcopy melalui media elektronik atau flashdisk, disertai koordinasi melalui grup WhatsApp. Aspek kerahasiaan menjadi perhatian utama. Seluruh pihak diminta menandatangani Berita Acara Kemanfaatan dan Kerahasiaan Data. Data BNBA tidak boleh disebarluaskan, diunggah ke media sosial, atau diserahkan kepada pihak ketiga maupun partai politik untuk kepentingan politik praktis atau komersial.Penandatanganan berita acara pemanfaatan data DTSEN verval desil 1 dan 2 Kota Jayapura Untuk pelaporan, rekapitulasi yang diketik secara manual dan ditandatangani kepala kelurahan/kampung disampaikan kepada kepala distrik, kemudian diteruskan kepada BAPPERIDA Kota Jayapura. Mekanisme berjenjang ini diharapkan mendukung dokumentasi hasil verivali sekaligus menjaga akuntabilitas dan kerahasiaan data. Melalui rapat persiapan ini, pemerintah kota bersama perangkat wilayah diharapkan dapat menyelesaikan verifikasi dan validasi sesuai jadwal, dengan koordinasi yang baik serta pencatatan yang tertib. Hasil akhir tetap perlu mengikuti pemeriksaan lapangan dan pengesahan sesuai mekanisme yang telah disepakati.Rapat berlangsung di ruang pertemuan di ruang rapat Bapperida kota jayapura.

Baca berita

Pelaksanaan Pasar Murah Kelurahan Tanjung Ria Dan Kelurahan Hamadi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Tahun 2026

BIDANG EKONOMI

25 Sep 2026

Pelaksanaan Pasar Murah Kelurahan Tanjung Ria Dan Kelurahan Hamadi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Tahun 2026

Jayapura - Sebagai bagian dari program berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Jayapura secara aktif melaksanakan program Pasar Murah Bersubsidi di berbagai titik strategis, termasuk menjangkau wilayah permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanjung Ria (Kecamatan Jayapura Utara) dan Kelurahan Hamadi (Kecamatan Jayapura Selatan).Langkah jemput bola ini menjadi salah satu pilar utama keberhasilan TPID Kota Jayapura dalam meredam gejolak harga komoditas pokok.Pasar Murah Kelurahan Tanjung Ria Poin Utama Pelaksanaan Pasar Murah:Intervensi Harga Komoditas Utama: Pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok penting dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar bebas karena telah disubsidi langsung oleh pemerintah daerah. Komoditas yang disediakan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga produk pangan lokal segar seperti hasil perikanan (ikan cakalang dan ikan tuna).Pendekatan Wilayah (Jemput Bola): Pemilihan Kelurahan Tanjung Ria dan Hamadi didasarkan pada tingkat kebutuhan mobilitas ekonomi yang tinggi serta sebagai upaya mendekatkan akses pangan terjangkau bagi warga di kawasan pesisir dan perkotaan.Menekan Ekspektasi Inflasi: Dengan mendekatkan pasokan murah langsung ke tengah masyarakat, rantai distribusi yang panjang dapat dipangkas, sehingga potensi spekulasi harga oleh oknum pedagang di pasar tradisional dapat ditekan secara efektif.Kolaborasi Multi-Pihak: Pelaksanaan di lapangan melibatkan sinergi erat antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, kelurahan setempat, serta distributor lokal guna memastikan distribusi kupon dan barang tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.Pasar Murah Kelurahan Hamadi"Melalui pelaksanaan pasar murah bersubsidi yang masif di berbagai kelurahan seperti Tanjung Ria dan Hamadi, Pemerintah Kota Jayapura berupaya memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga dan keterjangkauan harga pangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil."Melalui pendekatan operasional yang konsisten ini, pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek saat terjadi lonjakan harga, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi daerah di Kota Jayapura.

Baca berita

Pemerintah Kota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Mendapatkan Penghargaan TPID Terbaik 2026

BIDANG EKONOMI

24 Sep 2026

Pemerintah Kota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Mendapatkan Penghargaan TPID Terbaik 2026

Jayapura - Pemerintah Kota Jayapura kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan resmi dinobatkan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik Tahun 2026 untuk kategori kabupaten/kota wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusamapua). Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Jayapura di Jakarta.Pemenang TPID Awards 2026Poin Penting Keberhasilan TPID Kota Jayapura: Sinergi Lintas Sektor: Keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi yang kuat antara Pemkot Jayapura, Bank Indonesia, Bulog, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait dalam memitigasi gejolak harga. Stabilitas Harga & Pasokan: Pemkot Jayapura dinilai konsisten menjaga ketersediaan bahan pokok (bapok), kelancaran rantai pas distribusi, serta transparansi informasi pasar bagi masyarakat. Menjaga Daya Beli Warga: Langkah-langkah taktis seperti inspeksi mendadak (sidak) pasar secara berkala memastikan harga kebutuhan dasar tetap normal dan terjangkau di tengah dinamika ekonomi makro. Komitmen Jangka Panjang: Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi seremonial, tetapi menjadi motivasi strategis untuk terus menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah daerah harus membuktikannya melalui ketersediaan kebutuhan pokok, harga yang lebih stabil, distribusi yang lancar, informasi pasar yang terbuka, serta kebijakan yang melindungi masyarakat." — Pemerintah Kota Jayapura Melalui pencapaian ini, Kota Jayapura membuktikan ketangguhannya dalam mengelola stabilitas ekonomi regional di kawasan timur Indonesia, sekaligus memperkokoh komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

Baca berita

Pemerintah Kota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Melaksanakan Sidak Bahan Pokok Dan Harga Pangan Di Pasar Dan Distributor Dalam Rangka Antisipasi Inflasi Menjelang Akhir Tahun 2026

BIDANG EKONOMI

23 Sep 2026

Pemerintah Kota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Melaksanakan Sidak Bahan Pokok Dan Harga Pangan Di Pasar Dan Distributor Dalam Rangka Antisipasi Inflasi Menjelang Akhir Tahun 2026

Jayapura - Pemerintah Kota Jayapura melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Sidak diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Walikota Jayapura Dr. Abisai Rollo, SH, MM di Man Hall Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (23/9) pagi. Dalam arahannya, Walikota mengatakan sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi stok dan harga kebutuhan pokok yang beredar di pasaran. Menurutnya, pengecekan dilakukan di sejumlah wilayah, mulai dari Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura hingga Heram. “Sidak ini untuk memastikan kondisi harga kebutuhan pokok serta ketersediaan stok barang yang terdapat di distributor sembako dan pusat perdagangan di Jayapura,” ujarnya.Walikota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Melakukan Sidak Di SAGA AbepuraSementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Dr. Ir. Rustan Saru, MM mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait dengan rute yang telah disusun oleh TPID Kota Jayapura. Dari hasil pemantauan di lapangan, Wakil Walikota menyebut harga bahan pokok secara umum masih relatif stabil dan terjangkau. Ketersediaan stok juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Untuk harga bahan pokok masih cukup stabil dan terjangkau, serta stok bahan pokok juga tersedia,” kata Wakil Walikota. Ia menambahkan, harga beras dan telur masih relatif mudah dijangkau masyarakat. Begitu pula dengan minyak goreng Minyakita yang tersedia di pasaran dengan harga sekitar Rp14.700 per liter. Untuk komoditas lainnya, harga bawang merah di Pasar Hamadi tercatat sekitar Rp50 ribu per kilogram, sedangkan di Hypermart Jayapura sekitar Rp58 ribu per kilogram. Sementara harga bawang putih berada di kisaran Rp59 ribu per kilogram.Wakil Walikota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Melakukan Sidak Di Pasar HamadiPemkot Jayapura memastikan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Dalam sidak tersebut turut hadir Forkopimda, Kepala Bulog Papua, Ketua DPR Kota Jayapura, Kepala Balai Pom, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindagkop serta jajaran Baperida Kota Jayapura. Adapun lokasi yang menjadi sasaran sidak dibagi menjadi dua tim yang dipimpin Walikota Jayapura Dr. Abisai Rollo, SH, MM Meliputi Pasar Otonom, Distributor Sembako, Hypermart Tanah Hitam, Mega Waena Dan Saga Abepura, sedangkan Lokasi yang di pimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meliputi distributor sembako, Bulog Tasangkapura Jayapura, Pasar Hamadi, dan Mall Jayapura.

Baca berita

Pemaparan Laporan Akhir Dokumen Analisis Gambaran Umum Kondisi Kota Jayapura Yang Bersumber Dari Dana Otsus Tahun 2021-2025

BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM DAN OTSUS

22 Sep 2026

Pemaparan Laporan Akhir Dokumen Analisis Gambaran Umum Kondisi Kota Jayapura Yang Bersumber Dari Dana Otsus Tahun 2021-2025

Jayapura-Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bekerja sama Pusat Studi Perencanaan Pengembangan Partisipatif (PSP3) Universitas Cenderawasih (Uncen) dalam penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Umum Kota Jayapura yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2021–2025.Penyusunan dokumen tersebut mencakup kajian terhadap kondisi umum di 14 kampung yang berada pada wilayah Kota Jayapura. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, Khususnya Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam melihat perkembangan serta kondisi masyarakat di tingkat kampung.Kerja sama antara Pemkot Jayapura melalui Bapperida dan Tim PSP Uncen diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan berbasis data mengenai pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh dana Otsus selama periode 2021–2025.Dokumen Analisis Kondisi Umum ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek pembangunan di 14 kampung, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pemanfaatan dana Otsus. Hasil analisis juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.Melalui penyusunan dokumen ini, Pemerintah Kota Jayapura berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus dapat terdokumentasi secara baik, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan pembangunan masyarakat di tingkat kampung. Hasil kajian tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi Pemkot Jayapura dalam melakukan evaluasi, perencanaan, serta penyusunan kebijakan pembangunan ke depan, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pada 14 kampung yang ada di Kota Jayapura

Baca berita

Pemerintah Kota Jayapura Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Semester 1 Tahun 2026

BIDANG SOSIAL BUDAYA

20 Agt 2026

Pemerintah Kota Jayapura Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Semester 1 Tahun 2026

Pemerintah Kota Jayapura Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Semester I Tahun 2026 Perkuat Sinergi Data dan Intervensi Tepat Sasaran Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Jayapura menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Jayapura Semester I Tahun 2026. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ballroom, Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, pada Kamis, 20 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai. Rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat konsolidasi, menyatukan persepsi, serta mengintegrasikan program kerja lintas pemangku kepentingan guna menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah.Suasana Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Jayapura Semester I Tahun 2026 di Ballroom Hotel Suni Abepura, Kamis, 20 Agustus 2026.Rapat ini dipimpin oleh Kepala BAPPERIDA Kota Jayapura, Dr. Robby Kepas Awi, SE., MM, serta dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Jayapura termasuk Walikota Jayapura, Plt. Sekda Kota Jayapura, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, BUMN/BUMD, hingga unsur pemerintahan kewilayahan dari tingkat distrik, kelurahan, hingga kampung. Hadir pula sejumlah narasumber penting, di antaranya Kepala BPS Kota Jayapura Sugiyanto, S.ST, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara, S.Sos, M.Si, perwakilan BAPPERIDA Provinsi Papua Parulian Pardede, S.IP, MMT, serta Spesialis Koordinasi, Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Edi Safrijal, S.Sos., M.I.Kom.Kepala BAPPERIDA Kota Jayapura, Dr. Robby Kepas Awi, SE., MM Membacakan Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura Semester 1 tahun 2026.Dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan, Walikota Jayapura Dr.Abisai Rollo, SH, MH menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya menyangkut angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi, konvergen, berbasis data, serta menyentuh akar persoalan. Walikota juga menekankan pentingnya konsolidasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman sasaran berbasis by name by address, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin.Walikota Jayapura, Dr.Abisai Rollo, SH, MH saat memberikan sambutan dan arahan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Jayapura Semester I Tahun 2026 di Ballroom Hotel Suni Abepura, Kamis (20/8/2026). Berdasarkan pemaparan data oleh Kepala BPS Kota Jayapura, angka kemiskinan makro Kota Jayapura pada tahun 2025 tercatat mencapai 12,03% atau sekitar 38.330 jiwa, yang menunjukkan peningkatan dari 10,72% pada tahun 2024. Sementara itu, dalam pemaparan Dinas Sosial Kota Jayapura, pengelolaan data mikro kini difokuskan menggunakan DTSEN yang bersumber dari pemutakhiran berjenjang hingga tingkat kelurahan dan diverifikasi melalui SIKS-NG. Data per 8 Juli 2026 mencatat sebaran di 25 kelurahan dengan total 130.859 keluarga dan 386.423 jiwa, di mana Kelurahan Hamadi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Abepantai paling sedikit. dan 10,12% pada tahun 2030. Ia menyoroti pentingnya pengendalian inflasi dan ketersediaan harga kebutuhan pokok guna melindungi kelompok rentan di Desil 1 dan Desil 2 agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan akibat tekanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga harus bersifat inklusif agar memberikan kesempatan serta manfaat langsung bagi masyarakat miskin dan marginal.Suasana Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Jayapura Semester I Tahun 2026 di Ballroom Hotel Suni Abepura, Kamis, 20 Agustus 2026. Sebagai hasil kesepakatan, seluruh OPD teknis sepakat untuk menggunakan DTSEN sebagai basis data utama penentuan sasaran intervensi dengan memprioritaskan warga pada Desil 1. Strategi penanggulangan kemiskinan ke depan akan berfokus pada tiga pilar utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga melalui pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan dan KUR, serta mengentaskan kantong-kantong kemiskinan di wilayah Kota Jayapura. Menutup rangkaian kegiatan, BAPPERIDA dan Sekretariat TKPK Kota Jayapura akan mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil rakor serta memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2027. Kolaborasi erat antara pemerintah, BPS, BPJS, Bulog, perbankan, dunia usaha melalui TJSLP/CSR, serta pemerintah tingkat distrik dan kelurahan, diharapkan mampu memastikan program intervensi tepat sasaran.

Baca berita

Pemerintah Kota Jayapura Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Melaksanakan Monitoring Meja Triwulan II Tahun 2026

BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM DAN OTSUS

04 Agt 2026

Pemerintah Kota Jayapura Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Melaksanakan Monitoring Meja Triwulan II Tahun 2026

JAYAPURA — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Jayapura melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, serta realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.Monev yang berlangsung di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (4/8/2026), dibuka oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Kepala Bapperida, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Dalam laporan yang disampaikan, Kepala Bapperida Kota Jayapura, Dr. Roby Kepas Awi, SE, MM, menjelaskan bahwa hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian realisasi fisik telah mencapai 60,19 persen, sementara realisasi keuangan berada pada angka 32,49 persen. “Untuk serapan anggaran hingga Juli 2026 mencapai Rp201.667.378.930 dari total anggaran belanja Tahun 2026 sebesar Rp630.760.472.963,” jelas Roby. Ia mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 213 program, 385 kegiatan, dan 1.166 subkegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.13 OPD Masih di Bawah 50 PersenDari hasil pemantauan, masih terdapat sekitar 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang capaian realisasi fisik maupun keuangannya berada di bawah 50 persen hingga Juli 2026. OPD tersebut mencakup sejumlah dinas, distrik, dan kelurahan yang telah melakukan pelaporan melalui aplikasi Sirefka (Sistem Realisasi Fisik dan Keuangan) Pemerintah Kota Jayapura. Menurut Dr. Roby Kepas Awi, SE, MM Selaku Kepala Bapperida kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain pelaksanaan pekerjaan fisik yang belum mencapai target, adanya mutasi atau pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara, serta beberapa persoalan administrasi yang berdampak terhadap proses pelaporan dan pencatatan realisasi.Realisasi Dana OtsusDalam kesempatan yang sama, Bapperida juga memaparkan perkembangan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026. Hingga Triwulan II, realisasi fisik Dana Otsus tercatat sebesar 57,81 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 19,19 persen. Dari total anggaran Otsus sebesar Rp168.770.065.000, dana tersebut dikelola oleh 21 OPD, satu rumah sakit, dan 14 puskesmas di Kota Jayapura. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 66 program, 94 kegiatan, dan 322 subkegiatan yang bersumber dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2026.Wali Kota Jayapura Minta OPD Percepat PelaksanaanWali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H, M.H, meminta seluruh pimpinan OPD bersama jajarannya, termasuk kepala distrik dan kepala kelurahan, untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya bagi perangkat daerah yang tingkat realisasinya masih berada di bawah 50 persen. Ia juga mengharapkan seluruh kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Otsus dapat diselesaikan sesuai jadwal, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun penyelesaian administrasi dan pertanggung jawaban keuangan.Realisasi Belanja Daerah 46,61 PersenSementara itu, Kepala BKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, SE, M.Si menyampaikan bahwa hingga periode pelaporan, realisasi belanja daerah telah mencapai 46,61 persen. Untuk belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa, serta bantuan sosial, realisasinya mencapai 48,03 persen. Sementara realisasi belanja modal tercatat sebesar 24,63 persen. Desi menjelaskan, hingga 3 Agustus 2026, masih terdapat 13 OPD yang realisasi keuangannya belum mencapai 50 persen dari total 43 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan tersebut adalah belum lengkapnya penginputan data ke dalam aplikasi Sirefka. Selain itu, pergantian bendahara dan PPTK di tengah pelaksanaan kegiatan juga menjadi salah satu kendala dalam penyampaian laporan keuangan.DPRK Dorong Percepatan ProgramWakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Max Karubaba, mengatakan DPRK memberikan perhatian terhadap hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Ia mendorong seluruh OPD, distrik, kelurahan, dan puskesmas untuk mempercepat penyelesaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menurutnya, percepatan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target dan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara optimal sesuai ketentuan. Khusus terkait Dana Otsus, DPRK Kota Jayapura juga tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Otsus. Pansus tersebut diharapkan dapat ikut mengawal pemanfaatan Dana Otsus sehingga pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) serta masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura.Melalui Monev Meja Triwulan II ini, Pemerintah Kota Jayapura berharap setiap OPD dapat menindaklanjuti hasil evaluasi dan memperbaiki berbagai kendala yang masih ditemukan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dan penyerapan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Baca berita

Menampilkan 1–9 dari 16 berita

Kabar & Berita

Berita terbaru

Pemerintah Kota Jayapura Menggelar Monitoring Meja Triwulan III Tahun 2026

Survei Penyelesaian Lokasi, Desain, dan Sumber Air Bersih Kawasan Kumuh Dok IX – Kelurahan Tanjung Ria

RAPAT VERVAL Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) DESIL 1-2, DALAM RANGKA KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA JAYAPURA

Pelaksanaan Pasar Murah Kelurahan Tanjung Ria Dan Kelurahan Hamadi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Tahun 2026

Pemerintah Kota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Mendapatkan Penghargaan TPID Terbaik 2026

Pemerintah Kota Jayapura Bersama Tim Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Melaksanakan Sidak Bahan Pokok Dan Harga Pangan Di Pasar Dan Distributor Dalam Rangka Antisipasi Inflasi Menjelang Akhir Tahun 2026

Pemaparan Laporan Akhir Dokumen Analisis Gambaran Umum Kondisi Kota Jayapura Yang Bersumber Dari Dana Otsus Tahun 2021-2025

Pemerintah Kota Jayapura Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Semester 1 Tahun 2026

Pemerintah Kota Jayapura Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Melaksanakan Monitoring Meja Triwulan II Tahun 2026

Tautan Cepat

Kontak & Social Media