JAYAPURA — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Jayapura melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, serta realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Monev yang berlangsung di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (4/8/2026), dibuka oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Kepala Bapperida, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
Dalam laporan yang disampaikan, Kepala Bapperida Kota Jayapura, Dr. Roby Kepas Awi, SE, MM, menjelaskan bahwa hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian realisasi fisik telah mencapai 60,19 persen, sementara realisasi keuangan berada pada angka 32,49 persen. “Untuk serapan anggaran hingga Juli 2026 mencapai Rp201.667.378.930 dari total anggaran belanja Tahun 2026 sebesar Rp630.760.472.963,” jelas Roby. Ia mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 213 program, 385 kegiatan, dan 1.166 subkegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
13 OPD Masih di Bawah 50 Persen
Dari hasil pemantauan, masih terdapat sekitar 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang capaian realisasi fisik maupun keuangannya berada di bawah 50 persen hingga Juli 2026. OPD tersebut mencakup sejumlah dinas, distrik, dan kelurahan yang telah melakukan pelaporan melalui aplikasi Sirefka (Sistem Realisasi Fisik dan Keuangan) Pemerintah Kota Jayapura. Menurut Dr. Roby Kepas Awi, SE, MM Selaku Kepala Bapperida kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain pelaksanaan pekerjaan fisik yang belum mencapai target, adanya mutasi atau pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara, serta beberapa persoalan administrasi yang berdampak terhadap proses pelaporan dan pencatatan realisasi.
Realisasi Dana Otsus
Dalam kesempatan yang sama, Bapperida juga memaparkan perkembangan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026. Hingga Triwulan II, realisasi fisik Dana Otsus tercatat sebesar 57,81 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 19,19 persen. Dari total anggaran Otsus sebesar Rp168.770.065.000, dana tersebut dikelola oleh 21 OPD, satu rumah sakit, dan 14 puskesmas di Kota Jayapura. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 66 program, 94 kegiatan, dan 322 subkegiatan yang bersumber dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota Jayapura Minta OPD Percepat Pelaksanaan
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H, M.H, meminta seluruh pimpinan OPD bersama jajarannya, termasuk kepala distrik dan kepala kelurahan, untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya bagi perangkat daerah yang tingkat realisasinya masih berada di bawah 50 persen. Ia juga mengharapkan seluruh kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Otsus dapat diselesaikan sesuai jadwal, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun penyelesaian administrasi dan pertanggung jawaban keuangan.
Realisasi Belanja Daerah 46,61 Persen
Sementara itu, Kepala BKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, SE, M.Si menyampaikan bahwa hingga periode pelaporan, realisasi belanja daerah telah mencapai 46,61 persen. Untuk belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa, serta bantuan sosial, realisasinya mencapai 48,03 persen. Sementara realisasi belanja modal tercatat sebesar 24,63 persen. Desi menjelaskan, hingga 3 Agustus 2026, masih terdapat 13 OPD yang realisasi keuangannya belum mencapai 50 persen dari total 43 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan tersebut adalah belum lengkapnya penginputan data ke dalam aplikasi Sirefka. Selain itu, pergantian bendahara dan PPTK di tengah pelaksanaan kegiatan juga menjadi salah satu kendala dalam penyampaian laporan keuangan.
DPRK Dorong Percepatan Program
Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Max Karubaba, mengatakan DPRK memberikan perhatian terhadap hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Ia mendorong seluruh OPD, distrik, kelurahan, dan puskesmas untuk mempercepat penyelesaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menurutnya, percepatan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target dan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara optimal sesuai ketentuan. Khusus terkait Dana Otsus, DPRK Kota Jayapura juga tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Otsus. Pansus tersebut diharapkan dapat ikut mengawal pemanfaatan Dana Otsus sehingga pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) serta masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura.
Melalui Monev Meja Triwulan II ini, Pemerintah Kota Jayapura berharap setiap OPD dapat menindaklanjuti hasil evaluasi dan memperbaiki berbagai kendala yang masih ditemukan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dan penyerapan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.