Jayapura-Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Pada Tanggal 30-31 Maret 2026 sebagai bagian dari proses penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Forum tersebut menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data serta memperhatikan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP), termasuk masyarakat adat Port Numbay. Selain itu, sinkronisasi program antarlembaga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan Musrenbang.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim SE, MM, CGCAE, menyampaikan bahwa ketepatan data dan tahapan perencanaan merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penyusunan program perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik hingga tingkat kota, serta memperhatikan hasil reses DPRD dan berbagai masukan dari masyarakat.
“Perencanaan tidak boleh asal. Harus berbasis data yang akurat dan melalui tahapan yang jelas agar program benar-benar berdampak bagi Orang Asli Papua, khususnya Port Numbay,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura . Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Program harus segera dijalankan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dana Otsus diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya. Dalam pembahasan kebijakan ke depan, Plt. Sekda Kota Jayapura Juga menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2027 perlu diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam arah kebijakan tersebut. Ia berharap dukungan Dana Otsus dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Orang Asli Papua. “Pendidikan dan layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua harus menjadi perhatian dan prioritas dalam penyusunan program,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari pembahasan. Dinas Tenaga Kerja didorong untuk memperkuat program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi OAP untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing di dunia kerja.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Jayapura, Dr. Robby Kepas Awi, SE, MM menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan forum penting untuk menyelaraskan berbagai usulan program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Otsus. Menurutnya, proses tersebut dilakukan agar program yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Jayapura 2025–2029.
“Forum ini menjadi bagian dari upaya memastikan program yang diusulkan dapat menjawab kebutuhan Orang Asli Papua dan tetap sejalan dengan RPJMD Kota Jayapura 2025–2029,” jelas Kepala Bappeda Kota Jayapura. Ia menambahkan, hasil pembahasan Musrenbang Otsus tingkat kota selanjutnya akan menjadi salah satu bahan dalam proses pembahasan pada tahapan perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi Papua hingga tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku
Musrenbang Otsus Kota Jayapura Tahun 2026 diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Jayapura mendorong agar proses perencanaan dan pengelolaan program Otsus dilakukan secara lebih terukur, transparan, serta berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang terintegrasi, program yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua di Kota Jayapura